MAKALAH

Keuangan Usaha Kecil

 

Oleh :

Nama                 : Reyhan Ryobudi Pahlawan

Jur/Fak              : Sastra/Sastra Inggris

Kelas                  : 2SA02

NPM                   : 16611021

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran UMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Dibalik prestasi gemilang yang ditunjukkan dengan keberadaan UMKM tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu diantaranya adalah masih rendahnya produktivitas UMKM. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya produktivitas ini antara lain adalah:

a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan

b. Rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

Selain rendahnya produktivitas, UMKM juga diperhadapkan pada terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber-sumber kredit/Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, baik pada lembaga keuangan bank maupun non bank maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan upaya sebagai berikut:

a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;

b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan

c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Salah satu wujud upaya pemerintah meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan adalah dengan menyelenggarakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun walaupun program KUR telah berjalan dan pada tahun 2012 pertumbuhan penyaluran kredit UMKM dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) diprediksikan akan naik sebesar 18 persen, atau menjadi Rp151 triliun dari 2011 yang sebesar Rp128,2 triliun, tercatat bahwa realisasi kredit UMKM pada tahun 2011 pada perbankan di Indonesia hanya mencapai 66,8 persen dari RBB tahun 2011 (Sindonews.com, 2012). Tentunya bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar global, apalagi produk jasa (kredit/pembiayaan) yang ditawarkan oleh perbankan saat ini, sebagian besar masih berupa kredit modal kerja dibandingkan kredit untuk investasi. Sebagian kalangan beranggapan bahwa keterbatasan akses ini lebih diakibatkan karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan dan sebagai kegiatan yang beresiko tinggi bagi dunia perbankan.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi masalah keterbatasan akses kredit UMKM lebih diakibatkan karena tidak adanya informasi yang dapat digunakan oleh manajemen, calon investor ataupun kreditor dalam menilai dan memantau perkembangan UMKM tersebut, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nair dan Rittenberg (1982) dalam Wahdini dan Suhairi (2006) yang menyimpulkan bahwa pihak bank tidak melihat adanya perbedaan antara usaha besar dengan UMKM, semuanya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan termasuk harus menyediakan laporan keuangan untuk dapat dijadikan dasar dalam memberikan pinjaman kepada calon debitor. Disinilah pentingnya praktik akuntansi bagi UMKM, karena dengan diselenggarakannya praktik akuntansi secara tepat maka UMKM dapat menyediakan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur terkait usaha dan posisi keuangannya.

Pada kenyataannya, umumnya UMKM dan pada khususnya pengusaha mikro dan kecil belum menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi secara maksimal dalam pengelolaan usahanya (Pinasti, 2001; Rudiantoro & Siregar, 2011; dan Suhairi, dkk, 2004). Atas fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana problematika praktik akuntansi pada UMKM serta keterkaitannya terhadap akses kredit UMKM dengan menggunakan metode penelitian eksploratif. Penggunaan metode eksplorasi untuk melakukan eksplorasi secara komprehensif terhadap paktik akuntansi pada UMKM dan permasalahan keterbatasan akses kredit UMKM, khususnya di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan permasalahan praktik akuntansi pada UMKM dengan akses UMKM terhadap fasilitas kredit/pembiayaan, menemukan solusi yang implementatif dan menghasilkan ruang penelitian yang lebih luas dan terarah dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Akuntansi dan Laporan Keuangan

Pada setiap organisasi, khususnya organisasi bisnis, informasi yang diperlukan sangat beragam dan bervariasi. Terlebih dalam era dimana pertanggungjawaban merupakan titik perhatian dalam masyarakat, keberadaan informasi yang jelas, relevan dan dapat dipercaya sangat dibutuhkan. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi keuangan. Informasi keuangan ini tidak hanya dibutuhkan oleh pihak internal organisasi baik manajemen atau pemilik, namun juga dibutuhkan oleh pihak eksternal organisasi, seperti pemerintah, kreditor dan investor.

Akuntansi didefinisikan oleh para ahli dengan berbagai cara dan pendekatan, atas beberapa pengertian akuntansi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya akuntansi berfungsi memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengambil keputusan atas aktivitas ekonomi/keuangan suatu entitas dengan prosedur tertentu. Informasi yang dihasilkan dalam proses akuntansi berwujud laporan keuangan, diantaranya laporan laba rugi, neraca/laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuan laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2009).

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka informasi akuntansi atau laporan keuangan harus memenuhi syarat kualitatif sebagai berikut: dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

2.2.Praktik Akuntansi

Praktik akuntansi pada suatu entitas ditandai dengan ketersediaan laporan keuangan pada entitas tersebut yang disusun secara sistematis dan didukung dengan bukti yang memadai. Untuk menghasilkan laporan keuangan maka berkaitan dengan ketersediaan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah susunan dari orang, aktivitas, data, jaringan dan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis, juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer. Ada dua tipe sistem informasi, yaitu single user dan multi user. Sistem informasi single user adalah sistem informasi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi personal dari seorang pengguna tunggal. Sedangkan sistem informasi multi user didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi dari kelompok kerja (departemen, kantor, divisi, bagian) atau keseluruhan organisasi. Untuk membangun sistem informasi, baik single user maupun multi user, haruslah mengkombinasikan secara efektif komponen-komponen sistem informasi sebagai berikut (Romney & Steinbart 2005):

a. Sumber Daya Manusia

Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya untuk dapat berfungsi. Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam menjalankan sistem, pengambilan keputusan dan pengendalian atas jalannya sistem informasi akuntansi.

b. Prosedur

Prosedur merupakan urutan atau langkah-langkah untuk menjalankan suatu pekerjaan, tugas atau kegiatan. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam atas transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

c. Data

Data merupakan komponen sistem informasi akuntansi tentang proses-proses bisnis organisasi. Formulir merupakan unsur pokok data yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Formulir juga sering diistilahkan dengan dokumen. Karena dengan formulir semua peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas.

d. Software

Software adalah suatu fasilitas yang telah dirancang secara terkomputerisasi dan dipakai untuk memproses data organisasi dalam suatu perusahaan secara otomatis untuk menghasilkan laporan/informasi.

e. Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur Tekologi Informasi adalah peralatan yang berbasiskan teknologi untuk digunakan dalam rangka memproses data, termasuk komputer, peralatan pendukung (peripheral device) dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu akuntansi memenuhi tiga fungsi pentingya dalam organisasi, yaitu:

a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang terjadi.

b. Mengubah data dalam informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.

2.3.Pelaku UMKM

Dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, UMKM mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh. Sehubungan dengan hal tersebut maka UMKM perlu ditingkatkan jumlahnya dan diberdayakan menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan produk domestik bruto semakin meningkat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dinyatakan bahwa Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria UMKM tersebut maka pelaku UMKM merupakan pemilik atau pendiri usaha baik secara perseorangan maupun berkelompok yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

2.4.Kredit UMKM

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan terhadap UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan cara:

a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

b. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Sebagaimana diatur pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Sedangkan dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha tersebut.

Berkaitan dengan aspek pendanaan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus ditujukan untuk:

a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;

b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pengertian Kredit UMKM menurut Bank Indonesia (BI) adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.

Jenis-jenis Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM), antara lain:

a. Kredit Mikro adalah kredit dengan plafon Rp. 0 sampai dengan maksimum Rp. 50 juta.

b. Kredit Kecil adalah kredit dengan plafon lebih dari Rp.50 juta sampai dengan maksimum Rp.500 juta.

c. Kredit Menengah adalah kredit dengan plafon lebih dari Rp.500 juta sampai dengan maksimum Rp.5 miliar.

Termasuk dalam kredit UMKM tersebut adalah kredit dengan penjaminan tertentu. Kredit Dengan Penjaminan Tertentu adalah kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu, sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil , Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin sesuai program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk KUR yang diberikan secara langsung kepada debitur, dan plafon kredit sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk KUR yang diberikan melalui lembaga linkage pola executing.

Penjaminan Tertentu adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur oleh Perusahaan Penjamin/Asuransi sesuai Surat Edaran No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Sumber dana KUR adalah 100% (seratus persen) berasal dari dana Bank Pelaksana. Seluruh KUR yang diberikan oleh bank dengan prinsip konvensional (non syariah), baik dalam bentuk penyaluran langsung dari bank pelaksana KUR maupun melalui lembaga linkage (Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 2010).

III. METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah studi eksplorasi, yaitu suatu studi yang diarahkan untuk mengembangkan konsep dengan lebih jelas, menetapkan prioritas, mengembangkan defenisi operasional dan memperbaiki desain akhir riset (Cooper dan Schindler, 2006). Dilakukannya penelitian ekplorasi ini karena keterbatasan data yang tersedia terkait praktik akuntansi di UMKM. Selain itu, alasan digunakannya metode eksplorasi pada penelitian ini untuk mengungkap secara komprehensif keterkaitan praktik akuntansi dengan kemampuan UMKM dalam mengakses kredit dan mengembangkan usahanya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Baas dan Schrooten (2006) dalam Rudiantoro & Siregar (2011).

Pada penelitian ini dilakukan eksplorasi dengan teknik analisis data sekunder, yaitu melakukan analisis terhadap data yang berkaitan dengan perkembangan UMKM yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM R.I, data yang berkaitan dengan perkembangan kredit UMKM yang bersumber dari Bank Indonesia, data yang telah dipublikasikan oleh media elektronik dan data yang berupa artikel-artikel hasil penelitian sebelumnya baik yang telah dipublikasikan pada jurnal, telah dipresentasikan pada seminar/simposium maupun tidak dipublikasikan. Diharapkan dari eksplorasi ini dapat menemukan solusi yang komprehensif dan implementatif serta dapat mengembangkan hipotesis atau pertanyaan untuk penelitian selanjutnya terkait praktik akuntansi pada UMKM serta keterkaitannya dengan akses kredit UMKM.

IV. PEMBAHASAN

4.1.Perkembangan UMKM di Indonesia

Keberadaan UMKM dan Koperasi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Keduanya memiliki karakteristik asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang menjadi modal dasar meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia

UMKM dan Koperasi merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM dan Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).

Pada tahun 2011, terjadi perkembangan terhadap jumlah UMKM dan Koperasi di Indonesia. Jumlah UMKM, diprediksi telah mencapai 55.206.444 unit, yaitu terdiri dari Usaha Mikro sebanyak  54.559.969 unit, Usaha Kecil sebanyak 602.195 unit dan Usaha Menengah 44.280 unit. Jumlah UMKM ini meningkat sebesar 2,02 persen dari 53.823.732 unit pada tahun 2011. Sedangkan jumlah koperasi juga terjadi peningkatan sekitar 5,7 persen, dari 177.482 unit pada tahun 2010 menjadi 187.598 unit pada September 2011.

Perkembangan jumlah UMKM dan Koperasi tersebut berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut. Pada tahun 2011, diprediksikan jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101.722.458 orang atau meningkat 3,55 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun 2010 yaitu sebesar 99.401.775 orang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini juga terjadi pada koperasi, yang meningkat sebesar 4,99 persen dari  tahun 2010 yang hanya sebesar 358.768 tenaga kerja menjadi  376.680 tenaga kerja pada September 2011. (Rakyat Merdeka Online. 2011).

Khususnya keterkaitan antara perkembangan UMKM dengan perekonomian di Indonesia, data yang dilansir dari Kementerian Negara Koperasi & UKM menunjukkan bahwa selama tahun 2006 – 2010 diprediksi telah terjadi peningkatan sumbangsih UMKM terhadap PDB Nasional (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000), Total ekspor non migas nasional dan Investasi nasional (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000). Dengan penguasaan pangsa pasar UMKM sebesar 57,12 % pada tahun 2010, jika dibandingan dengan tahun 2006 maka pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku sebesar 94,37%, begitupula berdasarkan PDB atas dasar harga konstan 2000, peningkatannya pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2006 telah mencapai 23,85%. Sedangkan berdasarkan data total ekspor non migas nasional, sumbangsih UMKM pada tahun 2010 mencapai 15,81% atau naik 42,12 dari tahun 2006. Selain itu, berdasarkan data investasi nasional, dengan pangsa pasar yang masih sekitar 48,20% dibandingkan total investasi nasional pada tahun 2010, kenaikan investasi atas dasar harga berlaku pada sektor UMKM dibandingkan tahun 2006 mencapai 150,61%. Sedangkan jika berdasarkan investasi atas dasar harga konstan 2000 maka tercatat bahwa peningkatan investasi UMKM pada tahun 2010 telah mencapai 36,02% dibandingkan pada tahun 2006 silam.

Berdasarkan data-data tersebut maka disimpulkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini juga berdampak pada semakin meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, sudah sepantasnya seluruh pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha (BUMN & Usaha Besar) dan masyarakat memberikan perhatian bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia, termasuk mengupayakan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan usaha dan keuangan, agar UMKM dapat mandiri, produktif dan memiliki daya saing tinggi.

4.2.Praktik Akuntansi pada UMKM

Informasi akuntansi mempunyai peran penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil (Megginson et al., 2000 dalam Pinasti, 2007). Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah, antara lain untuk keputusan penetapan harga, pengembangan pasar, termasuk untuk keputusan investasi (Suhairi, dkk., 2004). Namun, dalam kenyataannya, pada umumnya pengusaha kecil tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya (Pinasti, 2001), sehingga kualitas laporan keuangan pada UMKM masih rendah (Rudiantoro & Siregar, 2011) dan praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia memiliki banyak kelemahan (Suhairi, dkk, 2004).

Beberapa penyebab atas fenomena tidak terselenggarakannya praktik akuntansi secara optimal dan tidak termanfaatkannya informasi akuntansi pada UMKM sebagaimana beberapa hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persepsi terhadap urgensi keberadaan informasi akuntansi bagi UMKM.

Tidak adanya penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi dalam kebanyakan pengelolaan usaha kecil ditentukan oleh persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi. Bagi sebagian besar UMKM, tidak pentingnya pemanfaatan informasi akuntansi karena mereka merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi (Hariyanto, 1999) dan memandang akuntansi merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dijangkau (Idrus, 2000). Namun, jika ditelusuri secara mendalam, hasil penelitian Pinasti (2007) terhadap Pengusaha UMKM di Wilayah Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi terbukti secara empiris mempunyai pengaruh terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi. Atau dalam kata lain, ketika pengusaha kecil telah merasakan manfaat atas keberadaan informasi akuntansi maka mereka akan menganggap bahwa informasi akuntansi penting bagi mereka, namun sebaliknya selama pengusaha kecil tersebut tidak pernah menggunakan informasi akuntansi maka informasi akuntansi dianggap sesuatu yang tidak penting.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian hasil penelitian Pinasti (2001) yang menunjukkan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional Kabupaten Banyumas selama ini tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada informasi-informasi non-akuntansi dan pengamatan sepintas atas situasi pasar, sehingga yang terjadi adalah bagi para pedagang kecil tersebut, informasi akuntansi tidak penting. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan para pelaku UMKM belum pernah merasakan manfaat dari informasi akuntansi.

b. Pengetahuan Akuntansi Pemilik/Staf UMKM

Menurut berbagai penelitian dalam Marbun (1997), salah satu kelemahan usaha kecil di Indonesia ialah pada umumnya mereka tidak menguasai dan tidak mempraktekkan sistem keuangan yang memadai. Pada umumnya usaha kecil tidak atau belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola catatan akuntansi secara ketat dan berdisiplin dengan pembukuan yang teratur, baik dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, sehingga banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha.

Walaupun Rudiantoro & Siregar (2011) menemukan bahwa jenjang pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengusaha UMKM terhadap pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya. Namun, hasil penelitian tersebut tidak berarti bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan akuntansi pemilik/staf akuntansi pada UMKM terhadap praktik akuntansi di UMKM, karena sebagaimana hasil penelitian Suhairi, dkk (2004) yang menemukan bahwa lokus pengawasan, keinginan berprestasi, dan pengetahuan akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam keputusan investasi dan hasil penelitian misra (2004) dalam misra (2008) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan disiplin ilmu staf akuntansi terhadap praktik akuntansi pada usaha kecil dan menengah (UKM), serta hasil studi Meutia (2010) yang menyimpulkan bahwa kompetensi wirausaha sangat mempengaruhi tingkah dan perilaku wirausaha dalam bertindak, yang mana keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi dan pengetahuan akuntansi pelaku/staf UMKM terhadap pemanfaatan informasi akuntansi, yang mana hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Rudiantoro & Siregar (2011) lainnya yang menyatakan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi serta jenjang pendidikan terakhir pengusaha UMKM ternyata berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman pengusaha terkait SAK-ETAP sebagai dasar dalam praktik akuntansi pada UMKM saat ini. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan pengetahuan akuntansi baik pemilik maupun staf keuangan/akuntansi UMKM saat ini masih belum memadai.

c. Pertimbangan Biaya-Manfaat (cost-effectivenes) bagi UMKM.

Salah satu alasan tidak adanya catatan akuntansi yang memadai pada UMKM adalah kebutuhan akan pengadaan catatan akuntansi yang dianggap hanya membuang-buang waktu dan biaya (Marbun, 1997). Para pelaku UMKM merasa terlalu direpotkan dengan penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut dan menganggap bahwa yang penting adalah mereka mendapatkan laba tanpa direpoti dengan penyelenggaraan akuntansi (Pinasti, 2001). Hal terpenting bagi UMKM adalah cara menghasilkan laba sebanyak mungkin dari usaha yang dijalankan tanpa direpoti dengan masalah pembukuan/akuntansi (Idrus, 2000). Atas hasil-hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa Para pelaku UMKM menganggap bahwa manfaat atas informasi akuntansi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan biaya yang harus mereka korbankan ketika mereka menyelenggarakan praktik akuntansi secara tepat.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wahdini & Suhairi (2006) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat penyusunan laporan keuangan pada UKM di Indonesia adalah adanya kewajiban UKM menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sama dengan usaha besar. Kewajiban menggunakan standar pengukuran yang sama, telah memberatkan UKM dalam penyusunan laporan keuangan, karena untuk menghasilkan informasi akuntansi (baca laporan keuangan), UKM membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya informasi akuntansi tersebut. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan manfaat yang diperoleh atas praktik akuntansi lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan.

d. Ukuran UMKM.

Pinasti (2001) menemukan bahwa ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong sesorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. Berkaitan ukuran UMKM dan hubungannya dengan praktik akuntansi pada UMKM, hasil penelitian Rudiantoro & Siregar (2011) menunjukkan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap Persepsi Pengusaha UMKM atas pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya, sehingga di saat semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM, maka pengusaha mulai memandang penting kebutuhan laporan keuangan tersebut. Semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan aset dan penilaian kinerja keuangannya. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa tidak diterapkannya praktik akuntansi secara optimal pada sebagian besar UMKM selama ini dikarenakan jumlah UMKM di Indonesia masih didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil, yang mana pada kedua jenis kelompok usaha tersebut masih lebih banyak dikelola secara perseorangan dengan manajemen seadanya.

Atas dasar pemaparan diatas menunjukkan bahwa fenomena tidak terselenggarakannya praktik akuntansi secara optimal dan tidak termanfaatkannya informasi akuntansi pada UMKM selama ini bukanlah semata-mata merupakan kesalahan ataupun kekurangan para pelaku UMKM, tetapi juga dikarenakan belum optimalnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam mendorong praktik akuntansi di UMKM.

4.3.Keterkaitan Praktik Akuntansi dan Akses Kredit UMKM

Suhairi, dkk (2004) berpendapat bahwa penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi prestasi perusahaan, khususnya bagi UMKM. Dengan dimanfaatkannya informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan investasi maka akan mendukung ketepatan wirausaha dalam mempertimbangkan konsekuensi keuangan atas keputusan yang diambil. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Rudiantoro & Siregar (2011) yang menemukan bahwa respoden UMKM dalam penelitiannya memiliki persepsi bahwa pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang cukup penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usahanya.

Dalam hubungannya antara UMKM dengan pemerintah dan kreditur (Bank), penyediaan informasi akuntansi oleh UMKM juga sangat diperlukan. Karena sebagaimana yang dikutip oleh Rudiantoro & Siregar (2011), Baas dan Schrooten (2006) menyatakan bahwa salah satu teknik pemberian kredit yang paling banyak digunakan bank adalah financial statement lending yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi keuangan dari debiturnya, senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Nair dan Rittenberg (1982) sebagaimana dikutip oleh Wahdini dan Suhairi (2006) yang menyimpulkan bahwa pihak bank tidak melihat adanya perbedaan antara usaha besar dengan UMKM, semuanya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan termasuk harus menyediakan laporan keuangan untuk dapat dijadikan dasar dalam memberikan pinjaman kepada calon debitor. Namun di sisi lain hal tersebut menjadi kendala tersendiri, sebab UMKM ternyata tidak mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh bank tersebut (Rudiantoro & Siregar, 2011), karena jika melihat persyaratan pemberian kredit pada hampir semua bank di Indonesia, untuk meyakinkan kelancaran pembayaran angsuran dan pengembalian pinjaman oleh calon debitur, selain pertimbangan karakter calon debitur, laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan dan beban usaha serta aset, kewajiban dan modal yang dimiliki calon debitur menjadi pertimbangan utama keputusan diterima tidaknya permohonan kredit oleh Bank, tidak terkecuali bagi UMKM, apalagi untuk permohonan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) di bank syariah.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa praktik akuntansi sangat terkait dengan akses terhadap kredit UMKM, dengan praktik akuntansi yang memadai maka akan memudahkan pelaku UMKM untuk memberikan keyakinan kepada bank atau calon kreditur bahwa usaha dapat dijalankan dan dibiayai (Feasible), pelaku UMKM dapat memenuhi persyaratan kredit/pembiayaan (Bankable), dana yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) dan usaha yang dijalankan dapat menguntungkan (Profitable).

4.4.Peran Serta Pihak Terkait

Walaupun pemerintah maupun komunitas akuntansi (Lembaga profesi akuntan atau Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan informasi akuntansi bagi UMKM, dalam kenyataannya desakan hukum (law enforcement) atas praktik akuntansi pada UMKM dari regulator belum memadai (Pinasti, 2007), keberadaan SAK (sebelum diterbitkannya SAK ETAP) overload bagi UKM (Wahdini & Suhairi, 2006) dan belum efektifnya sosialisasi implementasi SAK ETAP terhadap pihak perbankan maupun lembaga UMKM (Rudiantoro & Siregar, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengefektifkan praktik akuntansi pada UMKM, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga profesi akuntansi harus bersinergi dalam mendorong praktik akuntansi secara tepat, implementatif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan UMKM, sudah menjadi keharusan bagi seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan UMKM yang mandiri, produktif dan berdaya saing tinggi. Sejalan dengan telah disalurkannya program kredit mudah dan murah oleh Pemerintah, maka baik pemerintah, lembaga keuangan, lembaga profesi akuntansi maupun penyelenggara pendidikan harus dapat mendorong, membina dan memfasilitasi terselenggaranya praktik akuntansi secara tepat dan berkelanjutan pada UMKM. Namun, dibalik itu, pelaku UMKM juga harus bisa merubah mindset atas praktik akuntansi. UMKM harus menunjukkan eksistensinya dan membangun kepercayaan pihak lembaga keuangan (bank dan non bank) melalui praktik akuntansi, sehingga UMKM dapat feasible, bankable, accountable, dan profitable serta dapat mengakses sumber daya produktif lainnya.